Salah satu dampak perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan adalah terbukanya kesempatan bagi institusi pendidikan formal dan non-formal untuk menawarkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan memanfaatkan TIK. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PJJ di Indonesia, perlu ada kerja sama membangun jejaring (network) penyelenggara pendidikan jarak jauh.
Jejaring penyelenggara PJJ diharapkan bisa menjadi ajang berbagi pengalaman dan berbagi sumber dalam penyelenggaraan PJJ, membangun semangat kolaborasi antara sesama penyelenggara PJJ, serta secara khusus memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan PJJ di Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pustekkom Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan Workshop Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Jejaring Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (Indonesian Distance Learning Network) selama tiga hari mulai tanggal 5 sampai 7 Juni 2017 di Bogor. Workshop diikuti oleh beberapa satuan kerja (satker) yang memiliki PJJ antara lain BPSDM Provinsi DKI, PPMKP Ciawi, BPSDM Kemendagri, Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, SEAMOLEC, Pusdiklat Pegawai Kemnaker, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Pusdiklat Kementerian Kominfo, Pusdiklat BPKP, Universitas Terbuka, Kemristekdikti dan Lembaga Administrasi Negara.
Ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan PJJ yang berhasil diidentifikasi dalam forum tersebut, antara lain kendala koneksi dan perlunya regulasi yang jelas dari stakeholder terkait, komitmen regulator untuk PJJ, serta keterbatasan SDM yang secara khusus melakukan pengembangan PJJ. Dalam usaha mengatasi kendala tersebut, perlu ada tindak lanjut seperti persiapan SDM pengelola, pengembangan konten, dan pengembangan atau pemanfaatan bersama infrastruktur dan aplikasi.
Sebagai bentuk komitmen, Pustekkom dan SEAMOLEC siap membantu dalam bentuk cost sharing atau berbagi tanggung jawab pembiayaan penyelengaraan workshop, pelatihan tutor dan lainnya. Selain itu, perlu adanya integrasi PJJ dari seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L), menjadi suatu sistem yang kaya akan konten bawaan K/L masing-masing, sehingga biaya pengembangan konten menjadi lebih murah (dan menghilangkan redudansi).
Selanjutnya perlu disusun rencana program atau target implementasi penerapan PJJ dalam satu tahun. Dengan perencanaan yang jelas akan dapat diidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari setiap penyelenggaraan PJJ di semua Kementerian atau Lembaga. (PP/YH)
