Jakarta, (4/2) – Dalam usaha mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data-driven, Indonesia butuh percepatan integrasi Pusat Data Nasional (PDN). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) begitu optimis menargetkan pembangunan PDN pada 2022 ini.
Sejatinya, PDN adalah sekumpulan pusat data bersifat bagi pakai. Instansi pemerintah pusat dan daerah dengan saling terhubung bisa menggunakan data tersebut. Pemerintah berharap, kehadiran PDN mampu mengatur integrasi data agar memudahkan saat mengambil kebijakan dan melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, Kominfo pun mengimplementasikan pembangunan Smart City.
Adapun, Kominfo telah mendampingi 46 kabupaten dan kota yang mengikuti program gerakan menuju Smart City pada 2021. Sementara pada 2022, Kominfo ingin memperluas jangkauan program dan mengevaluasi keseluruhan kabupaten hingga kota yang telah mengikuti program.
WEBINAR PERCEPATAN INTEGRASI PUSAT DATA NASIONAL
Hadir dalam sesi sektoral 2 pendidikan dan kesehatan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin) Kemendikbudristek, Dr. M.Hasan Chabibie mengatakan, percepatan integrasi PDN di sektor pendidikan merupakan keharusan yang perlu diimplementasikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pandemi COVID-19 yang melahirkan banyak profesi baru di masyarakat.
“Kita sadar, situasi pandemi akan menciptakan pekerjaan baru di masa depan. Maka, Merdeka Belajar hadir untuk mengantisipasi hal tersebut. Program Kemendikbudristek ini sebuah kata kunci untuk menyajikan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, harus menjadi agent of change yang memberikan dukungan sepenuhnya,” tandas M. Hasan Chabibie.
Merdeka Belajar selalu menggaungkan 3 (tiga) slogan utamanya. Pertama, Sekolahkan Anak Indonesia, mendorong angka partisipasi tinggi >95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan >70% pada jenjang pendidikan tinggi. Kedua, Dorong Pembelajaran Siswa, meningkatkan kualitas belajar yang tinggi dan keterampilan yang relevan dengan >90% tingkat penempatan kerja. Ketiga, Tidak Ada Anak yang Tertinggal, meratanya distribusi pendidikan, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.
“Ada 10 poin strategi utama Merdeka Belajar. Berfokus pada strategi ke-3, yaitu membangun platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi, Menteri Nadiem Makarim menyampaikan berulang kali dalam berbagai kesempatan bahwa kebutuhan digitalisasi dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tak semata mengejar ketertinggalan, ini mungkin cara paling efektif untuk kita melompat lebih tinggi,” imbuhnya.
Kemendikbudristek melalui Pusdatin mengembangkan platform nasional berbasis teknologi yang menyentuh semua lini pendidikan, terdiri atas platform manajemen sumber daya sekolah, platform guru penggerak, platform kurikulum, dan platform kesiapan karier.
Sementara Koordinator Satu Data Indonesia Kementerian PPN/ Bappenas Oktorialdi Ilyas, Ph.D., diwakili oleh Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia Agung Indrajit berpendapat, “Kita perlu berkonsolidasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Saya berharap, Indonesia memiliki kedaulatan dan kemandirian digital, masyarakatnya pun bisa mendayagunakan digital. Oleh karenanya, perlu adanya integrasi antar pemerintah pusat, daerah, akademisi, organisasi, dan masyarakat luas,”ujarnya
Di SPBE terbagi dalam 6 (enam) bagian, yakni tata kelola sistem pemerintahan berbasis teknologi, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Sementara itu, Satu Data Indonesia (SDI) merupakan gagasan program pemerintah Indonesia meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan berdasarkan data. Agung menjelaskan, “SDI mendorong integrasi data dan mengatur pelaksanaan tata kelola data dari instansi pusat hingga daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan pengendalian pembangunan.
Acara ini diselenggarakan oleh Dewan TIK Nasional bersama dengan Good News From Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Rakyat Indonesia, Telkom Indonesia, Telkomsel, Goodside, GoodStat, Asosiasi Pendidikan Tinggi Indonesia (APTIKOM), Komunitas ASNation, Komunitas Abdinegaramuda, Komunitas Abdimuda, dan Komunitas Mahasiswa TIK Universitas Gadjah Mada.
Untuk dapat mengunjungi DIGITAL TRANSFORMATION VIRTUAL EXPO 2022, silakan mendaftarkan diri melalui tautan berikut: http://Acarawantiknas.id
Sumber : SIARAN PERS No. 002/PR/WANTIKNAS/03/2022
Editor : Mgs. Fisika Fikri
