Jakarta (28/4) – Sebagai instansi pembina teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP), Pusdatin Kemendikbud perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan pendataan sebaran penjabat fungsional PTP dan instansi pengguna JF-PTP guna menyiapkan bahan kebijakan pembinaan JF PTP. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan pemerinta melalui Permenpan 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dimana jabatan fungsional PTP diangkat di berbagai Kemeterian/Lembaga/Pemda. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari instansi pembinaan JF PTP.
Kegiatan Sinkronisasi Data JF PTP yang menghadirkan perwakilan dari Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Biro SDM Kemendikbud dan perwakilan Biro SDM K/L yang terdapat JF PTP pada Kamis-Sabtu (22-24 April 2021) di Arosa Hotel Bintaro Jakarta Selatan menjadi wadah sinkronisasi data JF PTP. Tak hanya sekedar melakukan sinkronisasi data rekomendasi penyetaraan ke dalam jabatan fungsional PTP yang dikeluarkan Kemenpan RB, Pusdatin juga mendapatkan pemutakhiran data sebaran PTP dari BKN.
Kegiatan ini juga mengajak admin instansi pengguna untuk melakukan validasi data JF PTP yang sudah diinput di Aplikasi Formasi JF PTP. Aplikasi formasi ini menjadi satu-satunya sumber data utama dan difungsikan sebagai pintu masuk bagi para PTP untuk mendapatkan hak ases pada berbagai layanan pembinaan JF PTP, antara lain DUPAK Elektronik bagi JF PTP di instansinya, uji kompetensi, dan aplikasi forum ilmiah serta apliksi mobile JF-PTP yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.
Pusdatin Siapkan Sistem Pengembangan Kompetensi
Dalam kesempatan yang dihadiri Plt. Kapusdatin M. Hasan Chabibie menyampaikan, dengan bergabungnya JF PTP dari berbagai K/L/Pemda selaku instansi pembina perlu kita sambut dengan mempersiapkan kompetensi yang dibutuhkan dari JF PTP.
“Identifikasi data di berbagai K/L/Pemda ini menjadi dasar dalam menyusun puzzle-puzzle pembinaan JF PTP. Kami berharap narasumber Pak Aba dapat memberikan masukkan agar Pusdatin Kemendikbud dapat melakukan pembinaan sebagai JF PTP ideal dan juga mendukung produktifitas unit kerja yang juga sangat penting untuk diperhatikan,” ujar Hasan Chabibie.
Sementara Bapak Aba Subagja, S.Sos., MAP, Deputi Bidang SDM Aparatur, Kemenpan RB selaku narasumber menyampaikan, kebijakan penyetaraan merupakan kebijakan presiden dan wakil presiden dalam menyegerakan reformasi birokrasi.
Dengan adanya penyetaraan ke jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan yang dinamis, agile, dan professional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Namun ia menyadari butuh pembinaan dalam mengembangkan kompetensi ASN yang disetarakan mengingat adanya perubahan budaya kerja dari jabatan struktural ke jabatan fungsional.
Sama halnya narasumber dari BKN yang menyambut baik adanya kegiatan ini. Sinkronisasi data sangat diperlukan agar data JF PTP nantinya dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN yang sedang dikembangkan BKN. Dari hasil kegiatan tercatat ada penambahan jumlah JF PTP dengan adanya kebijakan penyetaraan. Sebanyak 1.148 JF PTP teridentifikasi tersebar di K/L/Pemda dengan rincian 738 sudah tervalidasi sedangkan 410 belum tervalidasi.
Saat ini Substansi Fasilitasi JF PTP yang dikomandoi Bapak Dr. Purwanto selaku PTP Ahli Utama terus melakukan pendataan JF PTP di berbagai K/L/Pemda serta mempersiapkan Sistem Pengembangan Kompetensi JF PTP Penyetaraan yang telah melewati proses ADDIE dengan mengundang berbagai pihak dari berbagai unsur mulai dari akademisi, atasan JF PTP dan JF PTP yang masuk dari jalur penyetaraan.
Tim Artikel Pusdatin Kemendikbud : Mgs. Fisika Fikri, Maria Triyani, dan Renny Pebriyanti
Pewarta/Foto: Inanda Mora/Wandi Supandi
Berita juga diterbitkan pada :
